Kejari Halmahera Timur Ikut Lomba Jaga Desa Nasional 2025, Masuk Nominasi Film Pendek
HALTIM – Kejaksaan Negeri Halmahera Timur turut ambil bagian dalam ajang Lomba Jaga Desa tingkat nasional tahun 2025 yang digelar oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Partisipasi Kejari Halmahera Timur itu bahkan berhasil menempatkan daerah tersebut dalam daftar nominasi kategori film pendek bersama sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Firdaus Affandi mengataka, keikutsertaan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
“Melalui lomba ini, kami ingin menunjukkan bahwa Halmahera Timur juga mampu berinovasi dan berkontribusi dalam penguatan tata kelola desa,” ujar Kajari.
Berdasarkan hasil penilaian tingkat nasional, untuk kategori tertib administrasi, juara pertama diraih Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, disusul Desa Kutu, Kabupaten Badung, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Ciamis.
Sementara pada kategori kepatuhan entri data aplikasi, posisi pertama ditempati Desa Jepang Pakis, Kabupaten Kudus, diikuti Desa Karangkemiri, Kabupaten Pangandaran, serta Desa Air Raya, Kabupaten Belitung.
Adapun pada kategori film pendek, sejumlah daerah masuk dalam nominasi, yakni Kulonprogo (DIY), Lombok Tengah (NTB), Cilacap (Jawa Tengah), Halmahera Timur (Maluku Utara), Limapuluh Kota (Sumatera Barat), Tegal (Jawa Tengah), Bandung Barat, serta Jakarta Pusat.
Kajari menambahkan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kejari Halmahera Timur untuk terus mendorong desa-desa agar lebih tertib administrasi dan patuh dalam pengelolaan data berbasis aplikasi.
Ia juga berharap, melalui program Jaga Desa, sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa dapat semakin kuat guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Sebagai informasi, puncak apresiasi dan penganugerahan ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2026 di Jakarta.
Ajang ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan