Pansus DPRD Halbar Bongkar Persoalan RSUD Jailolo, Soroti Kekurangan SDM hingga Utang Alkes Rp 6 Miliar
HALBAR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Barat mulai mengurai berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Jailolo.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama pihak rumah sakit, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar tersebut tidak dihadiri oleh Direktur RSUD Jailolo, namun tetap menghadirkan sejumlah perwakilan manajemen, mulai dari bidang perencanaan program, keuangan, SDM hingga pelayanan medis.
Ketua Pansus BLUD RSUD Jailolo, Arianto Bubangu, mengatakan RDP ini bertujuan untuk membuka berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi keluhan publik.
“Pansus telah memanggil pihak sekretariat rumah sakit, termasuk bidang pelayanan medis yang di dalamnya ada komite medis dan keperawatan, untuk mengurai persoalan yang ada,” ujar Arianto.
Dari hasil RDP, terungkap sejumlah masalah krusial, salah satunya kekurangan sumber daya manusia (SDM). Rasio dokter dan perawat dinilai masih jauh dari ideal dibanding jumlah pasien, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan.
Selain itu, terdapat tenaga dokter spesialis yang belum dimaksimalkan perannya. Salah satunya spesialis mikrobiologi yang belum optimal karena minimnya fasilitas dan kurangnya dukungan sarana prasarana.
“Padahal SDM sudah ada, tetapi tidak didukung fasilitas yang memadai, sehingga pelayanan tidak bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Pansus juga menemukan adanya kendala dalam pelayanan medis yang dipengaruhi faktor manajerial. Di sisi lain, ketersediaan obat turut terkendala regulasi dari BPJS, di mana sejumlah obat tidak dapat diklaim karena terbentur batasan plafon.
“Obat-obat tertentu tidak bisa diklaim, sehingga ini juga mempengaruhi pelayanan kepada pasien,” tambah Arianto.
Dalam aspek keuangan, Pansus mengaku kecewa terhadap manajemen RSUD Jailolo. Dokumen keuangan baru diserahkan saat rapat berlangsung, sehingga belum dapat dianalisis secara mendalam.
Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan ke tim eksistensi untuk dilakukan kajian dan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Hasilnya akan menjadi dasar untuk memanggil direktur serta dewan pengawas rumah sakit pada rapat berikutnya.
Tak hanya itu, persoalan serius lainnya yang mencuat adalah utang alat kesehatan (alkes) anestesi sejak tahun 2020 yang belum terselesaikan, dengan nilai mencapai sekitar Rp 6 miliar.
Kondisi ini berpotensi berdampak pada penarikan alat kesehatan oleh pihak vendor, yang tentu akan semakin mengganggu pelayanan di rumah sakit.
“Ini sangat serius, karena jika alkes ditarik, pelayanan bisa terganggu. Kita akan dalami lagi terutama terkait pengelolaan keuangan,” tegas Arianto.
Pansus DPRD Halbar memastikan akan terus menggali berbagai persoalan yang ada dalam rapat lanjutan, guna mendorong perbaikan sistem pelayanan dan tata kelola RSUD Jailolo ke depan.
Tinggalkan Balasan