Massa Mengamuk! Direktur RSUD Halbar Diduga Gagal Urus Rumah Sakit, Pendemo Desak Dicopot
HALBAR – Ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa keras terkait buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (19/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak Bupati Halmahera Barat segera mencopot Direktur RSUD karena dinilai gagal mengelola pelayanan kesehatan masyarakat.Aksi yang berlangsung itu dipimpin Koordinator Lapangan, Idhar.
Dalam orasinya ia menegaskan, rumah sakit daerah merupakan instrumen pelayanan publik yang wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan RSUD bukan sekadar pelengkap administrasi pemerintahan, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar rakyat di bidang kesehatan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
“Namun realitas yang terjadi hari ini sangat memprihatinkan. Masyarakat terus mengeluhkan buruknya pelayanan di RSUD Halmahera Barat. Pasien dan keluarga pasien sering diperhadapkan dengan lambatnya pelayanan, ketidakjelasan penanganan medis hingga situasi yang membuat masyarakat merasa tidak mendapat pelayanan yang layak,” tegas Idhar dalam orasinya.
Ia menilai rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari pertolongan justru dianggap gagal hadir untuk rakyat kecil.
Tak hanya pelayanan, massa aksi juga menyoroti fasilitas rumah sakit yang dinilai belum memadai. Mereka bahkan menduga Direktur RSUD sering tidak berada di tempat saat pasien membutuhkan penanganan medis.
Selain itu, persoalan ketersediaan obat-obatan disebut terus berulang. Banyak pasien, termasuk peserta BPJS, terpaksa membeli obat di luar rumah sakit menggunakan uang pribadi karena stok obat di RSUD sering kosong.
“Lebih ironis lagi, pengembalian biaya pembelian obat terkesan lambat. Bahkan diduga ada pengeluaran pasien yang sampai sekarang belum dikembalikan. Ini jelas membebani masyarakat kecil yang sedang sakit,” lanjutnya.
Massa juga menyoroti besarnya anggaran rumah sakit yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berkembang di ruang publik, anggaran belanja obat RSUD Halbar disebut mencapai Rp 4,6 miliar, sementara pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dikabarkan mencapai Rp 22 miliar dengan sisa anggaran miliaran rupiah.
Namun di tengah besarnya anggaran tersebut, masyarakat masih dihadapkan dengan kekosongan obat dan pelayanan yang buruk.
Persoalan ini bahkan telah memicu pembentukan Panitia Khusus (Pansus BLUD) RSUD oleh DPRD Halmahera Barat. Bupati bersama DPRD juga disebut beberapa kali melakukan inspeksi mendadak akibat banyaknya kritik masyarakat terhadap pelayanan dan stok obat di rumah sakit.
“Ketika pelayanan buruk, fasilitas tidak memadai, obat sering kosong, tenaga medis tidak maksimal dan pengelolaan anggaran dipertanyakan publik, maka yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan rumah sakit,” ujar Idhar.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Pansus segera merekomendasikan pergantian Direktur RSUD Halmahera Barat kepada Bupati secara tertulis, mendesak Bupati segera mencopot Direktur RSUD, meminta aparat penegak hukum melakukan audit transparansi pengelolaan BLUD RSUD, serta mendesak evaluasi total terhadap pelayanan dan tata kelola rumah sakit.
Massa juga mengingatkan agar pihak RSUD tidak anti kritik terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan ketat dari Kepolisian.
Tinggalkan Balasan