RSUD Jailolo di Ujung Krisis! DPRD Halbar Desak Direktur Dicopot, BLUD Siap Dibedah BPK
HALBAR – Krisis di RSUD Jailolo kini benar-benar meledak. Setelah polemik pelayanan kesehatan, konflik internal, hingga dugaan persoalan pengelolaan obat terus bergulir.
DPRD Halmahera Barat akhirnya angkat suara dengan nada paling keras: mendesak Bupati segera mencopot Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi Drakel.
Tak tanggung-tanggung, DPRD juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara turun tangan melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran BLUD RSUD Jailolo yang selama ini menuai sorotan.
Sikap tegas itu lahir dalam rapat konsultasi internal pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Halmahera Barat yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD, Selasa (19/5/2026).
Wakil Ketua II DPRD Halmahera Barat, Herman Sidete, menegaskan DPRD sudah kehilangan kesabaran melihat kisruh berkepanjangan di rumah sakit milik daerah tersebut.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini sudah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap RSUD Jailolo,” tegas Herman.
Menurutnya, rumah sakit daerah semestinya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ruang kekuasaan yang anti kritik dan tertutup terhadap pengawasan publik.
“Rumah sakit daerah tidak boleh dikelola dengan pendekatan kekuasaan yang tertutup terhadap kritik. Pelayanan rakyat harus jadi prioritas utama,” katanya.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi DPRD disebut sepakat merekomendasikan pencopotan Direktur RSUD Jailolo sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kisruh yang terus terjadi.
“Fraksi-fraksi DPRD merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Barat agar mencopot Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi Drakel,” ujar Herman.
Tak berhenti di situ, DPRD juga bakal bergerak ke Polda Maluku Utara guna mengkonsultasikan perkembangan penanganan kasus obat di RSUD Jailolo yang saat ini tengah ditangani aparat kepolisian.
Langkah tersebut, kata Herman, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penanganan kasus berjalan transparan dan tidak menguap tanpa kejelasan.
Di sisi lain, DPRD juga bersiap mendatangi BPK Malut untuk meminta audit investigatif total terhadap pengelolaan dana BLUD RSUD Jailolo.
“Audit investigatif wajib dilakukan agar publik tahu seperti apa sebenarnya tata kelola anggaran di RSUD Jailolo. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tandasnya.
Desakan DPRD ini menjadi sinyal keras bahwa badai besar tengah mengguncang RSUD Jailolo. Jika audit investigatif benar-benar dilakukan, bukan tidak mungkin polemik rumah sakit daerah itu akan membuka tabir persoalan yang lebih besar.
Tinggalkan Balasan