RDP DPRD Halbar Memanas: Organda Tuding Mafia BBM, Solar Subsidi Diduga Tak Tepat Sasaran
HALBAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat Komisi II dan Komisi III bersama Dewan Pimpinan Cabang Organda Halmahera Barat berlangsung panas di ruang rapat DPRD Halbar, Rabu (20/5/2026).
RDP tersebut turut dihadiri pihak SPBU, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), serta perwakilan perusahaan pengguna jasa angkutan seperti PT Geodipa Energi dan PT Labrosco.
Forum tersebut membahas persoalan krusial terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar yang dikeluhkan para sopir angkutan barang di Halmahera Barat.
Ketua DPC Organda Halbar, Deny Tude, menegaskan bahwa hingga saat ini para sopir truk dan angkutan barang nyaris tidak menikmati distribusi bio solar bersubsidi meskipun kuota disebut tersedia di SPBU.
“Kuota ada, tapi di lapangan sopir tidak pernah menikmati. Masuk sore, pagi sudah habis. Kami tidak tahu siapa yang menguasai,” ujar Deny.
Ia juga menyoroti maraknya pengecer yang diduga memperjualbelikan solar subsidi dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan pelaku transportasi dan berdampak langsung pada kenaikan biaya distribusi barang.
“HET itu Rp 6.800 per liter, tapi di lapangan bisa sampai Rp20 ribu bahkan lebih. Ini sudah sangat tidak masuk akal,” tegasnya.
Deny menyebut, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi karena biaya transportasi yang terus meningkat. Bahkan, ia menilai distribusi barang mulai terganggu akibat tingginya harga BBM non-subsidi.
Selain itu, Organda juga menilai belum adanya keterbukaan dari pihak SPBU terkait mekanisme penyaluran bio solar. RDP tersebut disebut belum menghasilkan kejelasan konkret terkait distribusi BBM subsidi di lapangan.
Deny juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan BPH Migas di tingkat Provinsi Maluku Utara, yang turut membahas dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi kuota BBM subsidi.
“Kami melihat ada dugaan mafia BBM yang bermain. Ini harus diawasi serius,” katanya.
Organda Halbar menegaskan akan terus memperjuangkan agar kuota bio solar benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh pelaku transportasi darat yang berperan penting dalam perputaran ekonomi daerah.
RDP tersebut diikuti sekitar 25 pengurus dan anggota Organda Halbar, yang berharap DPRD bersama instansi terkait segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Halmahera Barat.
Tinggalkan Balasan