Bupati Halbar Bungkam soal Desakan Copot Kadis DKP
HALBAR – Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait desakan praktisi hukum Hendra Karianga agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halbar, Agustinus Maholle, dicopot dari jabatannya.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya dugaan kasus korupsi dalam proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass beserta alat tangkap ikan dan sarana keselamatan pelayaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
Nilai proyek tersebut mencapai Rp 5.027.650.450 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
Kierahapost.com telah berupaya meminta tanggapan Bupati James Uang mengenai pernyataan Hendra Karianga yang mendesak agar Kadis DKP segera dicopot. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Bupati Halbar belum memberikan tanggapan.
Konfirmasi disampaikan melalui pesan kepada Bupati James Uang dengan menanyakan sikap pemerintah daerah terkait desakan pencopotan Kepala DKP Halbar. Namun, pesan tersebut belum mendapat respons.
Sebelumnya, praktisi hukum Hendra Karianga mendesak Bupati Halbar James Uang segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala DKP Agustinus Maholle.
Hendra menilai, apabila seorang pejabat sedang menjadi sorotan dalam perkara yang diperiksa aparat penegak hukum, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan.
“Bupati Halbar harus segera mencopot Kepala DKP. Kalau kepala dinas sudah diduga tersandung kasus korupsi, apalagi nilainya mencapai Rp 5 miliar lebih, jangan dipertahankan,” tegas Hendra baru-baru ini.
Menurut Hendra, langkah administratif tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Ia meminta Bupati James Uang tidak menunggu proses hukum berjalan terlalu lama untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala DKP.
“Jangan tunggu lama. Segera copot. Ini juga menyangkut nama baik bupati dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” ujarnya.
Hendra juga menegaskan, pejabat yang tengah menjadi sorotan dalam dugaan perkara korupsi seharusnya dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau memang ada dugaan korupsi, bupati jangan berusaha melindungi. Harus dicopot dari jabatannya sebagai Kadis DKP,” kata Hendra.
Kasus yang menjadi sorotan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan Kasko 3 GT kapal tangkap fiberglass beserta alat tangkap ikan dan sarana keselamatan pelayaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
Dalam proyek tersebut, Agustinus Maholle disebut menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana juga disebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan kierahapost.com terus berupaya konfirmasi Bupati Halbar James Uang terkait desakan pencopotan Kepala DKP tersebut.
Tinggalkan Balasan