Diskusi Publik: Membangun Halmahera Barat di Tengah Harapan dan Realitas Korupsi

Riski Samsudin Kierahapost.com
Koalisi Pemuda Peduli Halmahera Barat menggelar diskusi publik di Kedai Camar Jailolo (Istimewa)

HALBAR – Koalisi Pemuda Peduli Halmahera Barat menggelar diskusi publik dengan tema “Membangun Halmahera Barat, Antara Harapan Pembangunan dan Realitas Korupsi” pada Rabu malam, 24 September 2025, bertempat di Kedai Camar, Jailolo.

Diskusi yang berlangsung hingga pukul 21.30 WIT itu menghadirkan tiga narasumber, masing-masing Wakil Ketua I DPRD Halbar Rustam Fabanyo, Kapolsek Jailolo Iptu Latita serta Kabag Humas Pemda Halbar Ramli Naser. Kegiatan dipandu moderator Kres Sapakua dan dihadiri sekitar 30 peserta undangan.

Ramli menekankan pentingnya otonomi daerah sebagai kunci pembangunan, meski tantangan birokrasi dan praktik korupsi masih menjadi hambatan serius. Ia menilai, dialog antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Halbar Rustam Fabanyo menyoroti keterbatasan dana transfer pusat dan dominasi pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta peran generasi muda sebagai agen perubahan menjadi faktor penting untuk mengawal pembangunan yang lebih demokratis.

Kapolsek Jailolo, Iptu Latita, berbicara dari perspektif penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa penanganan kasus korupsi bukan proses singkat karena membutuhkan bukti kuat dan melibatkan lembaga terkait seperti BPKP untuk memastikan kerugian negara.

Ia menegaskan, sinergi aparat penegak hukum dan masyarakat mutlak diperlukan agar Halbar dapat membangun dengan bersih dan transparan.

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta mempertanyakan lemahnya penanganan kasus korupsi, termasuk dugaan penyimpangan dana pembangunan gereja di Kecamatan Ibu dan Desa Togola. Menanggapi hal ini, DPRD menegaskan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan panitia proyek tersebut dan akan terus mengawal jalannya proses hukum.

Kabag Humas Pemda menambahkan bahwa sistem keuangan berbasis elektronik kini diterapkan sebagai langkah pencegahan korupsi. Sedangkan Kapolsek Jailolo menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi dan bukti agar kasus dugaan korupsi bisa diproses secara hukum.

Ketua panitia kegiatan, Sahril Jamsin, menyatakan bahwa tujuan utama diskusi ini adalah mendorong generasi muda Halbar agar lebih kritis dan berani mengawal transparansi pembangunan.

“Korupsi adalah realitas yang harus kita ubah bersama menjadi harapan masyarakat untuk Halbar yang lebih maju,” ujarnya.

Diskusi publik ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan Halmahera Barat tidak bisa dilepaskan dari upaya memberantas praktik korupsi.

Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kepolisian dalam satu forum memperlihatkan potensi koordinasi lintas lembaga untuk menjawab harapan publik akan pembangunan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!