Praktisi Hukum Maluku Utara Desak APH Selidiki Dugaan Pemborosan Anggaran Festival Nyao Fufu Rp 1 Miliar
TERNATE – Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Karianga, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran kegiatan Festival Nyao Fufu yang digagas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara.
Festival yang digelar pada 6–8 Oktober 2025 di kawasan Kampung Nelayan Jolemajiko, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara itu diduga menggunakan anggaran daerah hingga mencapai Rp 1 miliar.
Hendra menilai, penggunaan dana sebesar itu harus transparan dan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan.
“Anggaran pendapatan daerah itu harus pro rakyat dan dibelanjakan untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan Festival Nyao Fufu dengan anggaran Rp 1 miliar itu luar biasa besar. Kalau dibelanjakan untuk membeli ikan fufu, bisa berapa kapal yang bisa kita dapatkan,” ujar Hendra, Selasa (7/10/2025).
Pengacara senior di Maluku Utara itu meminta kejaksaan dan Polda Maluku Utara segera memeriksa Kepala DKP Maluku Utara untuk memastikan apakah benar anggaran sebesar itu telah digunakan sesuai peruntukan.
“Walaupun kegiatan itu untuk rakyat, tapi harus benar-benar 100 persen untuk rakyat. Asas akuntabilitas dan transparansi harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan potensi tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Sekedar di ketahui, Festival Nyao Fufu secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, pada Senin (6/10) di kawasan Jolemajiko, Dufa-Dufa, Ternate.
Pembukaan festival turut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan armada tangkap kepada sejumlah nelayan di berbagai wilayah Maluku Utara.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur, didampingi Sekprov Malut, Kepala Bank Maluku-Malut, dan Plt. Kepala DKP Malut, Fauzi Momole.
Para nelayan penerima bantuan hadir langsung untuk menerima bantuan tersebut di lokasi kegiatan.
Tinggalkan Balasan