Pemkab Halbar Gaspol Bangun Jailolo Front, Kawasan Ekonomi Terintegrasi Disiapkan
HALBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) mulai mematangkan desain kawasan ekonomi terintegrasi “Jailolo Front” yang diproyeksikan mengubah wajah kawasan sekitar Pelabuhan Jailolo.
Rencana tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Halbar di bawah pemerintahan JUJUR (James Uang-Djufri Muhammad) untuk menata kawasan ibu kota kabupaten sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Jailolo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Halbar, Sahmi Salim, mengatakan desain kawasan tersebut akan diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, usaha kecil, pariwisata hingga ruang publik dalam satu kawasan yang terintegrasi.
“Rencana pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi Jailolo Front ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan JUJUR dalam melakukan penataan terhadap wajah Kota Jailolo sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Barat,” kata Sahmi dalam keterangan yang diterima media ini.
Menurut Sahmi, pembangunan Jailolo Front juga akan disinergikan dengan rencana penataan kawasan FTJ yang sebelumnya telah dikoordinasikan Pemkab Halbar dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ia menyebut, berdasarkan hasil koordinasi Bupati Halbar dengan Kementerian PU beberapa waktu lalu, penataan kawasan FTJ telah masuk dalam fokus agenda kementerian dan pembangunan ditargetkan mulai pada 2027.
“Dengan menghadirkan rencana pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi Jailolo Front ini, akan bersinergi dengan kawasan FTJ yang telah dirancang sebelumnya. Diharapkan dapat mendorong secara berkelanjutan fokus Kementerian PU terhadap pembangunan dua kawasan ekonomi di Halbar ini,” ujarnya.
Sahmi menjelaskan, Jailolo Front nantinya tidak sekadar menjadi kawasan penataan wajah kota. Kawasan ini dirancang memiliki sejumlah pusat aktivitas ekonomi dan publik yang saling terhubung.
Di antaranya area bisnis ruko dan pertokoan, hotel, sentra UKM, wisata mangrove, pelabuhan speed boat, area permainan anak, serta open space.
“Dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan survei pendahuluan dan sinkronisasi teknis dengan melibatkan stakeholder terkait. Sedangkan dokumen masterplan rencana pembangunan ini akan disusun pada awal 2027,” jelasnya.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah, Pemkab Halbar juga mulai menyiapkan sejumlah opsi pembiayaan agar rencana tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD.
Sahmi mengatakan, selain mendorong dukungan melalui APBD, Pemkab Halbar akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk membuka peluang pembiayaan melalui APBN. Pemerintah daerah juga akan menjajaki keterlibatan pihak swasta melalui skema investasi.
“Saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaannya nanti akan diatur oleh OPD teknis, termasuk skema pembiayaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan