Polri Fasilitasi KUR dan Penyerapan Bulog untuk Petani Jagung
JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng mengatakan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi program ketahanan pangan tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Menurutnya, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam mendukung sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani binaan.
Program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, di antaranya wilayah Polda Jawa Barat seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian tahun 2026 sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani agar tidak dijual dengan harga rendah kepada tengkulak.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan mereka.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendukung kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
Tinggalkan Balasan