Praktisi Hukum Tantang Kejari Ternate Periksa Kasatpol PP dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Baju Dinas
TERNATE – Tekanan terhadap aparat penegak hukum kian menguat. Praktisi hukum Maluku Utara, M. Afdal Hi Anwar, secara terbuka “menantang” Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate untuk segera memeriksa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Ternate, Fhandy Mahmud, terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Afdal mengungkapkan adanya indikasi kuat penyimpangan penggunaan anggaran Tahun 2020 di internal Satpol PP Kota Ternate. Dugaan tersebut mencakup pengadaan baju dinas, pemberian tunjangan kesejahteraan, hingga pembayaran honor kegiatan yang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini sudah masuk wilayah pidana. Kejari Ternate jangan lambat, apalagi terkesan diam. Segera periksa Kasatpol PP dan semua pihak yang terlibat,” tegas Afdal, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Afdal juga menegaskan bahwa dalam perspektif hukum, kasus ini berpotensi dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 8 terkait penggelapan dalam jabatan serta Pasal 55 KUHP juga dapat diterapkan jika ditemukan adanya keterlibatan pihak lain.
Lebih jauh, ia menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak perlu menunggu laporan resmi untuk bertindak.
“Prinsip pro justicia harus dikedepankan. Kalau sudah ada indikasi awal yang kuat, langsung naik ke penyidikan dan tetapkan tersangka. Jangan tunggu bola,”tandasnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Setiap penggunaan uang negara, kata dia, wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada publik.
Desakan ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang tuntutan agar aparat penegak hukum di Ternate bertindak tegas dalam memberantas dugaan korupsi di lingkup pemerintahan daerah.
Tinggalkan Balasan