Satgas PKH Tinjau Tambang Bermasalah di Maluku Utara, Penegasan Penindakan Menguat
TERNATE – Wakil Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Selasa (14/4/2026), di tengah sorotan terhadap sejumlah aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Usai pertemuan, Richard menegaskan agenda tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dan silaturahmi antar lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH, sekaligus memperkuat koordinasi penanganan sektor pertambangan.
“Kerja sama yang baik, diskusi antar kementerian dan lembaga dalam Satgas PKH,” ujarnya kepada wartawan
Ia menyebut aktivitas pertambangan di Maluku Utara masih terus berjalan dalam proses penataan dan diharapkan dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait sejumlah tambang yang sebelumnya sempat dipasangi garis polisi, termasuk Mineral Trobos,Richard menegaskan seluruhnya telah melewati tahapan penanganan,mulai dari verifikasi administrasi,pemeriksaan lapangan, hingga pengenaan denda dan proses lanjutan.
“Semua sudah selesai sesuai tahapan yang ada,” tegasnya.
Richard juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan tambang membutuhkan kerja sama dan koordinasi kuat antar instansi terkait.
“Kita selalu tekankan kerja kolaborasi,” tambahnya.
Meski demikian, ia tidak merinci secara detail daftar tambang yang masih atau pernah bermasalah di Maluku Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Richard turut didampingi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol.Waris Agono dan Danrem 152/Baabullah Ternate Brigjen TNI Enoh Solehudin. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga terlihat hadir di Kejati.
Namun usai kegiatan, Gubernur Sherly tampak meninggalkan lokasi melalui pintu samping dan langsung menuju kendaraan dinas tanpa memberikan keterangan.
Tak lama kemudian, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, tiba di Kejati dan mengaku tidak mengetahui secara detail pertemuan tersebut.
“Saya tidak hadir dalam pertemuan, jadi tidak tahu. Yang pasti Pemprov mendukung kolaborasi atau kebijakan dari Satgas,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan