Gubernur Sherly Copot Kadis Pertanian dan DKP Maluku Utara
SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Serly Laos akhirnya mulai melakukan perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dua pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas resmi dicopot dari jabatannya per Jumat, (29/5/2026).
Dua pejabat yang terkena evaluasi tersebut yakni Plt Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen dan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fauji Momole. Hingga kini, Pemprov Malut belum mengumumkan siapa pejabat pengganti yang akan mengisi dua posisi strategis tersebut.
Pencopotan ini menjadi langkah awal realisasi janji Gubernur Sherly yang sebelumnya menegaskan bakal melakukan penataan total birokrasi pada akhir Mei 2026.
‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, evaluasi kinerja masih terus berlangsung terhadap sedikitnya 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dipimpin pejabat berstatus Plt maupun Pelaksana Harian (Plh).
Sejumlah OPD strategis yang masuk dalam radar evaluasi di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Sekretariat DPRD Maluku Utara.
Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, menyebut mayoritas pejabat Plt saat ini sudah menjabat lebih dari enam bulan sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap OPD strategis yang berkaitan langsung dengan visi dan misi pemerintahan Sherly – Sarbin,” ujarnya.
Evaluasi besar-besaran ini dilakukan untuk memastikan percepatan program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara berjalan maksimal tanpa hambatan birokrasi.
Langkah tegas Gubernur Sherly ini juga memunculkan spekulasi akan adanya gelombang pencopotan pejabat berikutnya dalam waktu dekat, terutama terhadap OPD yang dinilai lamban menjalankan program pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan