PORDI Desak Polres Tolak Turnamen Domino Ilegal di Ternate
TERNATE – Ketua PORDI Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, mendesak Polres Ternate menolak izin turnamen domino yang tidak mengantongi rekomendasi resmi dari PORDI dan ORADO.
Desakan tegas itu disampaikan Sinen saat mendatangi Polres Ternate, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan, setiap penyelenggaraan turnamen domino yang mengatasnamakan kegiatan resmi harus memenuhi mekanisme koordinasi dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut.
Sinen menilai, penyelenggara tidak boleh mengabaikan rekomendasi organisasi dan persyaratan perizinan. Karena itu, ia meminta kepolisian memastikan seluruh ketentuan terpenuhi sebelum memberikan izin.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” tegas Sinen.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada perbedaan sistem permainan domino, baik hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100. Yang lebih penting adalah kejelasan penyelenggara dan kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku.
Sinen juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima komitmen dari Kapolres Ternate terkait persoalan tersebut.
“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Dengan demikian, pihak yang hendak menggelar turnamen domino di Kota Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan permohonan izin.
Sinen berharap Polres Ternate konsisten menerapkan ketentuan perizinan dan menindak kegiatan yang terbukti melanggar aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, ketegasan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan turnamen domino di Ternate lebih tertib, memiliki kejelasan tata kelola, dan tidak mengabaikan mekanisme organisasi resmi.
PORDI menegaskan, penyelenggara harus memenuhi persyaratan yang berlaku sebelum menggelar turnamen domino, bukan sekadar mengurus pertandingan tanpa kejelasan koordinasi dan rekomendasi.
Tinggalkan Balasan