PT Harita Group Untung Triliunan,Warga Kawasi Masih Kekurangan Air dan Listrik
HALSEL – Krisis air bersih dan listrik yang dialami warga Desa Kawasi, Kecamatan Pulau Obi, kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan.
Di tengah pesatnya ekspansi industri pertambangan PT Harita Group, warga justru hidup dalam keterbatasan layanan dasar.
Anggota Komisi III DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan yang dibiarkan terjadi di wilayah operasi perusahaan.
“Jangan hanya bicara investasi besar, sementara masyarakat sekitar masih kesulitan air bersih dan listrik. Ini bukan lagi soal teknis, tapi tanda ketidakadilan yang terus dibiarkan,” tegas Rustam, Selasa (18/11/2025).
Rustam mengatakan, PT Harita Group memiliki kapasitas besar untuk memberikan pelayanan sosial dasar yang layak bagi masyarakat terdampak. Namun, hal itu tidak dilakukan secara maksimal.
Ia juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai pasif dan hanya melihat sisi penerimaan daerah tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat Pulau Obi.
”Tahun 2024 pemerintah menarik PAP Danau Karo sebesar Rp 77 miliar dan DBH minerba Rp 340 miliar. Total kontribusi pajak dan retribusi PT Harita setiap tahun ke APBD Halsel mencapai kurang lebih Rp 500 miliar. Tapi infrastruktur dasar di Obi masih memprihatinkan,” ujarnya.
Rustam mengungkapkan, setiap pembahasan APBD dirinya selalu meminta alokasi minimal 30 persen dari DBH minerba untuk pembangunan Pulau Obi. Namun, permintaan itu tak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti penggunaan air permukaan Danau Karo serta kapasitas listrik raksasa yang dimiliki perusahaan. Dengan PLTU berkapasitas 4 x 380 MW dan PLTS 300 MW, Rustam menyebut total tenaga listrik yang tersedia mencapai 1.820 MW.
“Warga Kawasi hanya butuh 60 kW. Bahkan total kebutuhan 51 ribu penduduk Pulau Obi hanya sekitar 3 MW. Tapi masyarakat masih hidup dalam gelap, sementara ratusan ribu MW listrik di kawasan industri hanya disimpan,” ketusnya.
Rustam juga menyoroti besarnya nilai investasi dan laba perusahaan. Menurutnya, pada 2025 investasi Harita mencapai Rp 50 triliun dengan keuntungan sekitar Rp 22,40 triliun.
”Pertanyaannya, sepelit itukah perusahaan sebesar ini sampai kebutuhan dasar masyarakat sekitar saja tidak dipenuhi? CSR itu melekat pada setiap badan usaha,” tegasnya.
Krisis air bersih dan listrik telah lama dikeluhkan warga Kawasi. Banyak keluarga harus menunggu giliran distribusi air yang tidak menentu, sementara listrik yang tidak stabil mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
DPRD mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengawasan terhadap perusahaan tambang. Rustam menegaskan perlunya pertemuan resmi antara PT Harita Group, pemerintah daerah, perwakilan warga, dan DPRD.
”Ini bukan soal siapa salah dan siapa benar, tapi soal keadilan sosial. Jika perusahaan berkembang, masyarakat sekitar juga harus merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan