Ketua Komisi I DPRD Kota Terante Bongkar Dugaan Fitnah, Nurjaya Hi. Ibrahim Dilaporkan ke BK
TERNATE – Polemik internal DPRD Kota Ternate kembali mencuat. Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, secara terbuka membongkar dugaan fitnah yang menyeret namanya, hingga berujung pada laporan resmi terhadap anggota DPRD, Nurjaya Hi. Ibrahim, ke Badan Kehormatan (BK).
Muzakir yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ternate itu mengungkapkan, tudingan terhadap dirinya bermula dari sebuah rekaman yang beredar. Dalam rekaman tersebut, Nurjaya disebut menyampaikan bahwa Muzakir mengelola anggaran makan minum di sekretariat dewan.
“Saya dapat rekaman itu. Dia menyebut saya yang kelola makan minum. Padahal selama tiga periode saya di DPRD, saya tidak pernah mencampuri urusan seperti itu,” tegas Muzakir saat dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).
Merasa dirugikan dan difitnah, Muzakir mengaku sempat mencoba menghubungi Nurjaya untuk meminta klarifikasi. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respons.
“Saya sudah telepon tapi tidak diangkat. Karena itu saya langsung laporkan ke BK terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik,” ujarnya.
Tak lama setelah laporan dilayangkan, Nurjaya bersama suaminya mendatangi Muzakir di sebuah percetakan untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
“Dia datang, menangis dan minta maaf. Saya tanya, informasi itu dari mana. Karena tidak bisa bicara tanpa data,” kata Muzakir.
Meski telah memaafkan secara personal, Muzakir menegaskan proses etik di BK tetap harus berjalan demi kejelasan dan pembelajaran bersama.
“Saya sampaikan, laporan sudah masuk. Jadi kita tetap proses di BK supaya semuanya terang,” tegasnya.
Dalam sidang BK, Nurjaya disebut mengakui kesalahannya dan kembali meminta maaf secara resmi di hadapan forum. Ia juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Dia mengaku salah dan minta maaf di BK. Saya sudah memaafkan, tapi tetap harus ada komitmen tertulis,” pungkasnya.
Sementara Nurjaya Hi. Ibrahim ketika di konfirmasi hanya mengrim link berita.
Kasus ini menambah daftar panasnya dinamika internal DPRD Kota Ternate, sekaligus menjadi peringatan keras bagi para wakil rakyat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan fitnah dan merusak kredibilitas lembaga.
Tinggalkan Balasan